Bimtek DPRD Dan PolitikTentang Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran;

BIMTEK DPRD DAN POLITIK

Kepada Yth,,

Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), atau yang biasa disingkat KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun.

Pembahasan KUA dan PPAS dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD dan paling lambat telah disepakati pada akhir bulam juni tahun anggaran berjalan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditanda tangani antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Pengaturan, proses dan mekanisme pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran RAPBD tidak diatur di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun pengaturan, proses dan mekanisme pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran RAPBD diatur di dalam pasal 314 dan pasal 315 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; pasal 47 sampai dengan pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 110 sampai dengan pasal 115 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

BIMTEK DPRD DAN POLITIK

Dalam rangka meningkatkan pemahaman aparatur serta pejabat yang terkait maka kami akan menyelenggarakan Bimtek/Diklat dengan materi “Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran;” yang akan dilaksanakan pada:

BIMTEK KEUANGAN

Jadwal Bimtek Keuangan Nasional 2019

JanuariFebruariMaret
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
01 – 02  Jan  201901 – 02  Feb  201901 – 02  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
04 – 05  Jan  201905 – 06  Feb  201904 – 05  Mar  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
08 – 09  Jan  201908 – 09  Feb  201908 – 09  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
13 – 14    Nov  201812 – 13  Feb  201911 – 12  Mar  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
15 – 16  Jan  201915 – 16  Feb  201915 – 16  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
18 – 19  Jan  201919 – 20  Feb  201918 – 19  Mar  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
22 – 23  Jan  201922 – 23  Feb  201922 – 23  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
25 – 26  Jan  201926– 27  Feb  201925 – 26  Mar  2019
Selasa – RabuSelasa – Rabu
29 – 30  Jan  201929 – 30  Mar  2019
BIMTEK KEPEGAWAIAN
TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0 HOTELKOTA
1OASIS AMIRJAKARTA
2IBIS TRANS STUDIOBANDUNG
3EDEN KUTABALI
4ABADI JOGJAYOGYAKARTA
5NAGOYA PLASABATAM
6GOLDEN PALACELOMBOK
7IBIS CITY CENTERMAKASSAR
8TUNJUNGAN PLAZASURABAYA
9ARIA GAJAYANAMALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  1. Tlp/Fax : 021 352 4355
  2. HP/WA : Faisal : 0813 357 44 271
  3. HP/WA : Fitri : 0852 8965 3299
  4. Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Keuangan

Pusat Diklat Keuangan dan Kajian Permendagri (PDK-KP) dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan: 1.Bimbingan Teknis, 2. Pendidikan & Pelatihan, 3. Konsultasi, Seminar, 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah. PDK-KP telah dan terus menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti lembaga-lembaga swasta dan pemerintah, instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, perguruan tinggi di pusat maupun di daerah, perusahaan BUMN dan swasta, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
WhatsApp Vanessa