Bimtek Bendahara Tentang Perubahan Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran OPD/Kuasa BUD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 64/PMK.05/2013

BIMTEK BENDAHARA

Kepada Yth,

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se Indonesia
  • Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya.

Di Tempat.

BIMTEK BENDAHARA

Dengan Hormat,

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pemotongan/ pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran OPD / Kuasa Bendahara Umum Daerah, maka perlu diatur mekanisme pengawasan terhadap Bendahara Pengeluaran sebagai Wajib Pungut PPh dan pajak lainnya. Oleh karena itu Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD). Diharapkan para Bendahara Pengeluaran dalam menjalankan tugasnya, terutama terkait perpajakan harus mampu berfikir positif dengan berpegang pada peraturan yang berlaku, menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang berasal dari pemotongan maupun yang dipungutnya ke Kas Negara dan menyampaikan pelaporan pajaknya kepada KP2KP atau KPP Pratama dengan benar dan tepat waktu.

BIMTEK BENDAHARA

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Badan Diklat Keuangan dan Kepegawaian ( BDKK ), menyelenggarakan Bimbingan Teknis – Bimtek Bendahara Tentang Perubahan Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran OPD/Kuasa BUD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 64/PMK.05/2013dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Keuangan dan Kepegawaian.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Bendahara.

Atas perhatiannya BDKK mengucapkan terimakasih.

BIMTEK BENDAHARA

Jadwal Bimtek Bendahara Nasional 2019

Januari Februari Maret
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
01 – 02  Jan  2019 01 – 02  Feb  2019 01 – 02  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
04 – 05  Jan  2019 05 – 06  Feb  2019 04 – 05  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
08 – 09  Jan  2019 08 – 09  Feb  2019 08 – 09  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
13 – 14    Nov  2018 12 – 13  Feb  2019 11 – 12  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
15 – 16  Jan  2019 15 – 16  Feb  2019 15 – 16  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
18 – 19  Jan  2019 19 – 20  Feb  2019 18 – 19  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
22 – 23  Jan  2019 22 – 23  Feb  2019 22 – 23  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
25 – 26  Jan  2019 26– 27  Feb  2019 25 – 26  Mar  2019
Selasa – Rabu Selasa – Rabu
29 – 30  Jan  2019 29 – 30  Mar  2019
TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

☎   Tlp/Fax : 021 351 9409
📱   HP/WA : Fransiska : 0813 1561 0904
📱   Hp/WA : Edward : 0852 8965 3323
   Email : bdkk.indonesia@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Keuangan

Pusat Diklat Keuangan dan Kajian Permendagri (PDK-KP) dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan: 1.Bimbingan Teknis, 2. Pendidikan & Pelatihan, 3. Konsultasi, Seminar, 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah. PDK-KP telah dan terus menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti lembaga-lembaga swasta dan pemerintah, instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, perguruan tinggi di pusat maupun di daerah, perusahaan BUMN dan swasta, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.

Mungkin Anda juga menyukai

error: Content is protected !!
WhatsApp Vanessa