BIMTEK KEUANGAN – Minta Jumlahnya Dinaikkan, Presiden Jokowi: 85% Masyarakat Puas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

BIMTEK KEUANGAN

Minta Jumlahnya Dinaikkan, Presiden Jokowi: 85% Masyarakat Puas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 4 Jan 2019 ; 12235 ViewsKategori: Berita

Jokowi Klaim 85% Masyarakat Puas terhadap Pengelolaan Dana DesaPresiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat menghadiri Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, di Alun-alun Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Jumat (4/1) siang. (Foto: Oji/Humas)

BIMTEK KEUANGAN

Meskipun sudah naik setiap tahun sejak 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar alokasi anggaran untuk Dana Desa terus dinaikkan. “Bukan karena apa-apa, karena dari hasil survei yang kita lakukan 85% masyarakat puas terhadap pengelolaan Dana Desa, dan bermanfaat bagi masyarakat luas dan bagi desa,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, di Alun-alun Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Jumat (4/1) siang.

Presiden menjelaskan, pada 2015 di seluruh tanah air telah dikucurkan Dana Desa sebesar Rp20,7 triliun. Tahun berikutnya, 2016 meloncat menjadi Rp47 triliun. Tahun 2017 menjadi Rp50 triliun, 2018 naik lagi menjadi Rp60 triliun, dan 2019 ini Dana Desa naik menjadi Rp70 triliun plus Dana Kelurahan Rp3 triliun, sehingga keseluruhanya mencapai Rp73 triliun. “Artinya, sampai kemarin 2018 akhir di Desember sudah Rp187 triliun yang kita kucurkan kepada desa-desa di seluruh tanah air,” tegas Presiden.

Presiden berpesan agar dalam penggunaan Dana Desa itu, terutama untuk kebutuhan material dalam pembelian barang maupun jasa diusahakan dibeli dari desa tu sendiri. Kalau di desa itu tidak ada, tambah Presiden, beli dari desa tetangga. Kalau tidak ada, sambung Presiden, beli dalam lingkup kecamatan, jangan keluar dari lingkup kecamatan. “Karena apa, kita ingin dana yang tadi sampai akhir tahun ini beredar terus di desa-desa jangan sampai keluar dari desa itu. Muter terus berputar, berputar di desa itu,” tutur Presiden seraya menambahkan, jangan sampai uang Rp257 triliun yang sudah diserahkan langsung kepada desa kembali kembali lagi ke Jakarta.

BIMTEK KEUANGAN

Pemberdayaan Ekonomi

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan, jika dalam 4 tahun terakhir pemerintah lebih konsentrasi fokus ke infrastruktur, saluran irigasi, jalan desa, jembatan desa atau embung, maka  mulai tahun ini mulai digeser  kepada pemberdayaan ekonomi, digeser kepada inovasi-inovasi baru. Presiden menunjuk contoh misalnya pengembangan wisata desa, sebagaimana terjadi di Umbul Ponggok, di Klaten, Jawa Tengah, yang setahun bisa memberikan income kepada desa Rp14 miliar. Karena umbulnya digarap bagus, di situ ada persewaan untuk menyelam, ada warung-warung rumah makan kecil-kecil banyak. Sehingga income desa itu menjadi Rp14 miliar pertahun.

Oleh sebab itu, Presiden menyarankan jika ada umbul atau pantai yang bisa dikembangkan untuk wisata,kalau ada dipikirkan bagaimana harus dibangun, sarana prasarana yang memberikan dukungan pada desa itu. Presiden juga mengingatkan pentingnya yang namanya marketing, yang namanya pemasaran. “Kalau masih merasa ragu-ragu jangan coba-coba masuk kesana. Begitu uang itu masuk disana misalnya membuat desa wisata, dana itu menjadi muspro. Hati-hati harus ada kalkulasi,harus ada hitung-hitungan yang detil sehingga untung dan rugi betul-betul bisa dikalkulasi dengan baik,” tutur Presiden.

BIMTEK KEUANGAN

Presiden Jokowi bersyukur karena saat ini banyak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang telah dibangun. Ia minta fokus pada satu atau dua yang ingin diangkat atau dikembangkan. Kalau sudah bagus berhasil baru angkat yang lain satu lagi. Jangan semua dikerjakan. Turut hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Trenggalek Emil Dardak, dan Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin. (RSF/OJI/UN/RAH/ES).

Guna meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Pejabat Pemerintah Daerah, maka Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah ( PKK-PEMDA ), menyampaikan kegiatan  – Minta Jumlahnya Dinaikkan, Presiden Jokowi: 85% Masyarakat Puas Terhadap Pengelolaan Dana Desa, dan juga menyelenggaraakan Bimbingan Teknis dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS RI, BPK RI, BPKP Pusat dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah.

Demikian informasi yang kami sampaikan mengenai berita tentang : Minta Jumlahnya Dinaikkan, Presiden Jokowi: 85% Masyarakat Puas Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Atas perhatiannya PKK-PEMDA mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimtek Keuangan Nasional 2019

Januari Februari Maret
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
01 – 02  Jan  2019 01 – 02  Feb  2019 01 – 02  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
04 – 05  Jan  2019 05 – 06  Feb  2019 04 – 05  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
08 – 09  Jan  2019 08 – 09  Feb  2019 08 – 09  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
13 – 14    Nov  2018 12 – 13  Feb  2019 11 – 12  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
15 – 16  Jan  2019 15 – 16  Feb  2019 15 – 16  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
18 – 19  Jan  2019 19 – 20  Feb  2019 18 – 19  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
22 – 23  Jan  2019 22 – 23  Feb  2019 22 – 23  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
25 – 26  Jan  2019 26– 27  Feb  2019 25 – 26  Mar  2019
Selasa – Rabu Selasa – Rabu
29 – 30  Jan  2019 29 – 30  Mar  2019
TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Calon Peserta Bimtek dapat berkonsultasi melalui Contact Person, 3 ( Tiga ) Hari sebelum Pelaksanaan Bimtek
Biaya Kontribusi untuk satu Pelaksanaan Bimbingan Teknis sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Biaya Kontribusi Peserta sudah termasuk : Penginapan selama 4 Hari 3 Malam, Modul, Tas, Materi/Makalah, FD Modul, Sertifikat dan Konsumsi/Coffee Break selama Bimbingan Teknis berlangsung.

Kami Badan Diklat Keuangan dan Kepegawaian melayani Request/Permintaan Kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan Permintaan Peserta (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  1. Tlp/Fax : 021 352 4355
  2. HP/WA : Faisal : 0813 357 44 271
  3. HP/WA : Fitri : 0852 8965 3299
  4. Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Keuangan

Pusat Diklat Keuangan dan Kajian Permendagri (PDK-KP) dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan: 1.Bimbingan Teknis, 2. Pendidikan & Pelatihan, 3. Konsultasi, Seminar, 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah. PDK-KP telah dan terus menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti lembaga-lembaga swasta dan pemerintah, instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, perguruan tinggi di pusat maupun di daerah, perusahaan BUMN dan swasta, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
WhatsApp Vanessa