BIMTEK KEUANGAN TENTANG IMPLEMENTASI PERMENPAN NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BIMTEK KEUANGAN

Kepada Yth :

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya. 

Di – Tempat

Dengan Hormat,

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku

BIMTEK KEUANGAN

Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Cikal bakal lahirnya SAKIP LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana di dalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

BIMTEK KEUANGAN

KEBIJAKAN YANG DIAMANATKAN PERPRES 29/2014 tentang SAKIP :

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja;
Petunjuk Teknis Penyusunan Pelaporan Kinerja;
Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
Pedoman Evaluasi Kinerja;
Pedoman Reviu Laporan Kinerja;
Pedoman Reviu LKjPP;
Kebijakan penerapan SAKIP.
• Koordinasi dengan Kemendagri untuk daerah

TUJUAN PERJANJIAN KINERJA :
Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
Wujud nyata komitmen;
Dasar penilaian, penghargaan dan sanksi;
Dasar evaluasi kinerja aparatur.
Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.
Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabatpemerintah daerah,, makaPusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah ( PKK-PEMDA ), menyampaikan kegiatan  – Bimtek Keuangan Tentang Implementasi PerMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselanggarakan oleh Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek sesuai keingingan para peserta bimtek.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di bidang Keuangan Daerah.

Atas perhatiannya PDK-KP mengucapkan terimakasih.

BIMTEK KEUANGAN

 



Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Storage

Storage

Storage

Storage

Domains

Sub-domains

JADWAL BIMTEK 2019

BULAN JULI

Selasa - Rabu

02 - 03 Juli 2019 

Jumat - Sabtu

05 - 06 Juli 2019

Selasa - Rabu

09 - 10 Juli 2019

Jumat - Sabtu

12 - 13 Juli 2019

Selasa- Rabu

16 - 17 Juli 2019

Jumat - Sabtu

19 - 20 Juli 2019

Selasa- Rabu

23 - 24 Juli 2019

Jumat - Sabtu

26 - 27 Juli 2019

Jumat - Sabtu

30 - 31 Juli 2019

JADWAL BIMTEK 2019

BULAN AGUS

Jumat - Sabtu

02 - 03 Agus 2019

Selasa - Rabu

06 - 07 Agus 2019

Jumat - Sabtu

09 - 10 Agus 2019

Selasa - Rabu

13 - 14 Agus 2019

Jumat - Sabtu

16 - 17 Agus 2019

Selasa - Rabu

20 - 21 Agus 2019

Jumat - Sabtu

23 - 24 Agus 2019

Selasa - Rabu

27 - 28 Agus 2019

Jumat - Sabtu

30 - 31 Agus 2019

JADWAL BIMTEK 2019

BULAN SEPT

Selasa - Rabu

03 - 04 Sept 2019 

Jumat - Sabtu

06 - 07 Sept 2019

Selasa - Rabu

10 - 11 Sept 2019

Jumat - Sabtu

13 - 14 Sept 2019

Selasa - Rabu

17 - 18 Sept 2019

Jumat - Sabtu

20 - 21 Sept 2019

Selasa - Rabu

24 - 25 Sept 2019

Jumat - Sabtu

27 - 28 Sept 2019


Peserta dapat Request Tanggal, Materi dan Lokasi Bimtek

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : (021) 2120 1242
📱  HP/WA : Arifin  :  0812 808 11 777
📱  HP/WA : Vanessa : 0812 828 11 777
   Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Keuangan 2019Bimtek Keuangan 2019Bimtek Bidang Terbaru

Bimtek Keuangan

Pusat Diklat Keuangan dan Kajian Permendagri (PDK-KP) dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan: 1.Bimbingan Teknis, 2. Pendidikan & Pelatihan, 3. Konsultasi, Seminar, 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah. PDK-KP telah dan terus menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti lembaga-lembaga swasta dan pemerintah, instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, perguruan tinggi di pusat maupun di daerah, perusahaan BUMN dan swasta, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.

Mungkin Anda juga menyukai

error: Content is protected !!
WhatsApp Vanessa